Artikel Pajak

Wajib Pajak Orang Pribadi Cukup Pencatatan atau Wajib Pembukuan?

Oleh: Ronaldo CR69

Menteri keuangan mengeluarkan peraturan Nomor 54/PMK.03/2021 tentang  tata cara melakukan pencatatan dan kriteria tertentu serta tata cara menyelenggarakan pembukuan untuk tujuan perpajakan. Beleid tersebut merupakan pelaksanaan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 11 tahun 2000 tentang Cipta kerja.

Adapun  latar belakang penerbitan aturan yang  ditetapkan tanggal 31 Mei 2021 dan mulai berlaku untuk tahun Pajak 2022 tersebut adalah memberikan kepastian hukum bagi wajib Pajak orang pribadi termasuk yang memenuhi kriteria tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan dan memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan pembukuan untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tapi wajib melakukan pencatatan

Pertama,wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Kedua, wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Ketiga, wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas serta seluruh peredaran bruto bukan merupakan objek Pajak dan/atau dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Untuk kriteria pertama dan ketigaditambah persyaratan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun Pajak.

Peredaran bruto yang dimaksud adalah berdasarkan jumlah keseluruhan peredaran bruto dari seluruh jenis atau tempat usaha dan pekerjaan bebas pada tahun sebelumnya. Apabila  wajib Pajak orang pribadi merupakan pasangan suami istri  maka jumlah peredaran bruto merupakan gabungan dari penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan keduanya.

Pencatatan untuk tujuan perpajakan

Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Aturan mengenai bentuk dan tata cara pencatatan bagi wajib Pajak orang pribadi sebelumnya telah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2007.

Wajib Pajak tertentu dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan melakukan pencatatan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada direktur jenderal pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Dalam hal baru terdaftar di tahun pajak bersangkutan maka jangka waktu pemberitahunan penggunaan norma penghasilan neto dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak terdaftar atau boleh diajukan pada akhir tahun Pajak tergantung peristiwa yang terjadi lebih dahulu. Hal ini merupakan syarat yang wajib dipenuhi karena apabila tidak dilakukan, wajib Pajak dianggap memilih penyelenggaraan pembukuan.

Pencatatan yang dipersyaratkan sekurang kurangnya mencantumkan Peredaran bruto yang berasal dari seluruh kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas termasuk penghasilan yang dikenakan Pajak penghasilan bersifat final dan yang bukan merupakan objek pajak serta seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menagih dan memelihara penghasilan.

Tata cara menyelenggarakan pembukuan untuk kepentingan perpajakan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan Menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Pajak tersebut.

Pembukuan harus diselenggarakan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia kecuali peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan menentukan lain dan disusun berdasarkan prinsip taat asas dengan stelsel akrual atau stelsel kas secara konsisten menggunakan metode pembukuan sama dengan tahun Pajak sebelumnya untuk mencegah pergeseran laba atau rugi.

untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, pembukuan sekurang-kurangnya mencantumkan catatan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, harga perolehan, pembelian, penyerahan barang atau jasa dan penjualan sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Pajak tersebut.

Pembukuan dengan stelsel kas berdasarkan ketentuan perpajakan

Stelsel kas merupakan metode penghitungan yang didasarkan pada transaksi secara tunai dengan ketentuan penghasilan diakui apabila telah diterima dan biaya diakui apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu tahun Pajak. Ketentuan khusus perpajakan mengatur penyelenggaraan stelsel campuran yaitu menghitung jumlah penghasilan dari usaha dan pekerjaan bebas , harga pokok penjualan  dan persediaan meliputi transaksi tunai dan non tunai.

Perolehan harta yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun hanya dapat dikurangkan dari penghasilan melalui penyusutan dan/atau amortisasi yang dimulai pada tahun pajak saat harta tersebut diperoleh. Penilaian dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok penjualan berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama.

Penyusutan dilakukan dalam bagian yang sama besar selama masa manfaat empat tahun untuk harta berwujud selain bangunan atau dua puluh tahun untuk harta berwujud berupa bangunan sedangkan amortisasi atas harta tak berwujud dilakukan dalam bagian sama besar selama masa manfaat empat tahun.

Wajib Pajak diharuskan menyampaikan pemberitahuan kepada kepala kantor pelayanan pajak tempatnya terdaftar paling lambat bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan tahun Pajak sebelumnya setiap tahun. Bagi wajib Pajak yang baru terdaftar kewajiban pemberitahuan dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat terdaftar atau akhir tahun pajak tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

Hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan

Pencatatan dan pembukuan harus dilakukan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya serta didukung dengan dokumen yang menjadi dasar pencatatan. Pencatatan wajib dilakukan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab dan satuan mata uang rupiah sebesar nilai yang sebenarnya dan disusun dalam bahasa Indonesia dalam periode 1 (satu) tahun kalender mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 desember serta dilakukan secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal transaksi.

Buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar Pembukuan  dapat diselenggarakan secara elektronik maupun non elektronik dan wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia pada tempat tinggal, tempat tinggal dan kegiatan usaha. Penyelenggaraan pembukuan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah diperbolehkan setelah mendapat ijin Menteri sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

Wajib Pajak Orang Pribadi dapat menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan karakteristik usaha dan keinginannya sesuai ketentuan yang berlaku

Wajib pajak orang pribadi diberikan pilihan untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sesuai dengan jenis dan karakteristik usaha sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan konsisten berdasarkan ketentuan di atas. Hal yang perlu diperhatikan adalah apabila telah memilih menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel kas dan di tahun berikutnya memutuskan mengubah pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia maka tidak dapat kembali menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel kas.

Hal tersebut berlaku juga apabila wajib pajak mengubah pembukuannya dari stelsel akrual menjadi stelsel kas tidak boleh mengakui biaya yang sudah diakui saat penggunaan stelsel akrual dan perlakuan atas nilai sisa buku atas harta berwujud dan/atau harta tak berwujud  dapat disusutkan dan/atau diamortisasi sesuai sistem stelsel kas.

Perlu diingat untuk wajib pajak orang pribadi yang  telah menyelenggarakan pembukuan  sejak tahun 2022 tidak diperbolehkan melakukan pencatatan dan/atau menghitung penghasilan neto menggunakan norma penghitungan penghasilan neto pada tahun-tahun Pajak berikutnya.